Ahok: DPRD Sebagian Besar Bodoh-bodoh.

Ahok: DPRD Sebagian Besar Bodoh-bodoh.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama secara terang-terangan mengatakan, para oknum anggota dewan di DPRD DKI Jakarta bodoh. Mereka hendak mempermainkan anggaran, tetapi tak mengerti cara yang harus mereka lakukan agar permainan itu sukar dideteksi.

"Ini DPRD juga sebagian besar bodoh-bodoh saya bilang," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki di depan para pensiunan PNS Pemerintah Provinsi DKI yang tengah mengadakan pertemuan di Balai Kota DKI, Kamis, 30 Juli 2015.

Seperti diketahui, Bareskrim Mabes Polri tengah menyidik kasus korupsi dalam penganggaran pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) sebesar Rp330 miliar. Penganggaran tersebut tercantum dalam anggaran Dinas Pendidikan di APBDP DKI tahun 2014.

Padahal, Ahok mengatakan, dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas - Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang merupakan rancangan APBD Perubahan, di pertengahan tahun 2014, DKI tidak mencantumkan satupun penganggaran prioritas untuk bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan penganggaran utama di bidang pendidikan, yaitu pendanaan untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah tuntas dicantumkan dalam APBD tahun 2014.

"Tidak perlu lagi ada biaya untuk program pendidikan karena KJP sudah jalan," ujar Ahok.

Di KUAPPAS, DKI mencantumkan program prioritasnya adalah penganggaran untuk pengadaan peralatan yang terkait tindakan antisipasi banjir rob, serta penanganan masalah sampah di aliran sungai di Ibu Kota. Hal tersebut merupakan persiapan Jakarta untuk menyambut musim penghujan tahun lalu.

"Prioritas kita itu beli ekskavator, beli truk, beli alat berat," ujar Ahok.

Sehingga, pada saat menyadari adanya penganggaran untuk pembelian 49 perangkat UPS untuk disimpan di 49 sekolah di seluruh Jakarta, Ahok mengatakan, ia segera meyakini keberadaan tindakan korupsi dalam rincian anggaran APBDP tahun lalu tersebut.

Data mengenai penganggaran siluman itu, kemudian ia sampaikan kepada media pada tanggal 26 Februari 2015. Pada saat itu DPRD baru saja menyelesaikan paripurna angket yang bertujuan untuk menyelidiki tindakan pengiriman dokumen APBD oleh Pemprov DKI dengan rancangan berbeda dengan yang dikembalikan dewan.

Data tersebut, kemudian menjadi dasar bagi Bareskrim untuk menyelidiki keberadaan koruptor yang menyebabkan kerugian pada keuangan daerah dengan adanya penganggaran itu.

Hingga saat ini, Bareskrim telah menetapkan dua orang PNS DKI menjadi tersangka. Bareskrim, juga telah melakukan pemeriksaan kepada dua orang anggota dewan yang diduga terlibat. Mereka adalah Abraham 'Lulung' Lunggana dan Fahmi Zulfikar Hasibuan. Keduanya adalah bekas anggota Komisi E yang menyetujui penganggaran pengadaan UPS.

"Yang beli UPS ini ngaco. Prioritas kita banjir rob sama sampah. Dari mana ada biaya untuk pendidikan."

Ayo segera daftar di WWW.POKERJINGGA.COM
Website yang menyediakan permainan Poker, Domino,Ceme online dan Blackjack .
Minimal deposit hanya 10 ribu
Dapatkan Komisi Refferal 10% setiap minggunya dan berlaku seumur hidup hanya di www.pokerjingga.com 
Jadi tunggu apalagi ajak teman-teman anda sebanyak-banyaknya.
* Minimal Depo sangat TERJANGKAU, Hanya Rp. 10.000
* Jackpot hingga Ratusan JUTA rupiah
* Proses Depo dan WD SUPER CEPAT max 2 menit
* Bisa dimainkan di Android, Iphone dan Ipad
* CS siap melayani 24jam nonstop setiap hari
* Transaksi via BCA, MANDIRI, BRI dan BNI
* 100% TANPA BOT Real Player vs Player
* Tersedia hampir seribu Meja untuk bermain
  Pin BB : 2B92DCD4   YM : cs1pokerjingga